Menag Nilai DWP Strategis Kampanyekan Perempuan Anti Korupsi

Jakarta (Pinmas) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama mempunyai posisi strategis dalam mengkampanyekan gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Menurutnya, posisi strategis itu tidak terlepas dari struktur DWP yang menjangkau hingga seluruh daerah di Indonesia.

Gerakan SPAK diluncurkan pada tahun 2014 oleh Busyro Muqoddas (pimpinan KPK saat itu) dan Gandjar Laksamana Bonaprapta (dosen FH UI). Kegiatan SPAK secara garis besar mengadakan pelatihan untuk fasilitator agen SPAK dan penyebaran atau sosialisasi pengetahuan anti korupsi. SPAK di Kementerian Agama dirilis oleh Menag Lukman pada tahun 2015.

“DWP adalah organisasi yang sangat strategis, karena strukturnya sampai ke daerah. Oleh karenanya terkait SPAK, DWP Kemenag sangat strategis,” kata Menag didampingi Pembina DWP Kemenag Trisna Willy saat di wawancara Tim SPAK di kantor Kemenag MH Thamrin, Jakarta, Selasa (14/2).

Menag mengatakan, ada dua jalur yang bisa dimanfaatkan kaum ibu. Pertama, para pejabat yang umumnya adalah kaum pria (suami/bapak). Mereka adalah orang yang tentu sayang dan perhatian terhadap para ibu sebagai pasangan hidupnya. “(Posisi) Ini sangat strategis untuk menularkan, menyalurkan pemahaman terkait kampanye anti korupsi,” ujarnya.

Jalur kedua adalah perhimpunan DWP Kemenag. Menurutnya, organisasi ini sangat strategis untuk menjadikan SPAK sebagai gerakan yang massif. Melalui jalur ini, kaum ibu Kemenag bisa menjangkau aparatur Kemenag yang ada di daerah.

“Jaringan di daerah lebih banyak, ada sekolah-sekolah, penyuluh, penghulu, tokoh agama banyak sekali. Memalui DWP gerakan ini bisa dikembangkan,” tegas Menag.

Selain organisasi struktural, lembaga non struktural berbasis keagamaan juga mempunyai pengaruh besar dalam menyebarkan gerakan SPAK. Sebagai contoh, Menag menyebut majelis taklim yang umumnya memiliki interaksi dengan pegawai Kementerian Agama.

“Kalau saya fokus yang struktural, kalau ada dampak non struktural itu sifatnya dampak positif saja,” ucap Menag.

Menag berharap, SPAK DWP mulai lebih fokus ke daerah hingga resonansi gerakan ini bisa merata. “Jika sudah merata, yang non struktural akan mengalir dan mengikut,” ujarnya.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah peningkatan literasi terkait korupsi. Dari proses itu, SPAK DWP diharapkan akan dapat membangun kesadaran tentang gerakan anti korupsi.

“Kita ingin orang sadar betul bahwa korupsi merugikan orang dan juga dirinya sendiri,” kata Menag. (Arief/mkd/mkd)