URGENSI TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN

Adrianus Eryan – FHUI 2013         

Kabut asap sudah seperti penyakit mewabah yang datang rutin tiap tahun. Tidak hanya Indonesia yang terkena dampaknya, warga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun turut merasakan sesaknya bernapas diantara asap pekat. Persoalan kebakaran hutan dan kabut asap ini dapat dianggap sebagai pencemaran lintas batas negara (transboundary pollution)[1] sehingga tidak lagi merupakan persoanal nasional namun juga sudah menjadi persolan internasional.[2]

Pertanyaan yang sering terlintas di benak kita tentu saja tidak akan jauh-jauh dari “Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas persoalan kabut asap ini? Negara kah? Pelaku yang melakukan pembakaran? Perusahaan yang menyuruh si pelaku membakar lahan? Atau siapa?” Dalam konteks hukum internasional, Alan Khee-Jin Tan[3] menyatakan bahwa kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dan kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran lintas negara (obligation to prevent transboundary injury).[4]

Dalam kaitannya dengan kebakaran hutan, Indonesia tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengambil langkah yang tepat (due diligence) guna memastikan bahwa kebakaran hutan tidak terjadi atau setidaknya dampak dari kebakaran hutan ini tidak menyebar ke negara lain. Dalam konteks due diligence ini Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan secara efektif, termasuk menjatuhkan sanksi yang sepadan bagi mereka yang terlibat dalam pembakaran hutan.[5]

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara lah yang seharusnya bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab negara disini adalah dengan menegakkan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan, baik pelaku lapangan yaitu orang perseorangan, dan kalau perlu tentu saja korporasi yang merupakan otak utama dibalik pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan. Terlebih Indonesia memiliki UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sangat powerful. Bahkan oleh Mas Achmad Santosa, UU ini disebut monster.[6] Masyarakat ingin melihat bagaimana negara dapat menjerat pelaku perusakan lingkungan. Tidak hanya pelaku fisiknya melainkan juga korporasinya, spesifiknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, bahkan kalau perlu dan memang dapat dibuktikan bersalah, hingga menjerat pimpinan perusahaannya.

UU PPLH mengatur subjek hukum yang dapat dikenai pidana adalah orang perseorangan dan korporasi.[7] Lantas apa kondisi atau syarat untuk memidanakan korporasi? Dua hal yaitu power dan acceptance. Power dalam artian apabila korporasi memiliki kemampuan untuk mencegah namun tidak melakukan. Acceptance yaitu perbuatan yang secara nyata menunjukkan adanya persetujuan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan, contohnya hadir dalam rapat pembahasan kontrak pembukaan lahan lalu membubuhkan tanda tangan, itu adalah contoh acceptance. Apabila power dan acceptace ini terpenuhi, maka korporasi dapat dipidanakan. Lantas kriteria perbuatan seperti apakah yang dapat memenuhi syarat power dan acceptance tersebut?

Jawabannya ada di Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014. Perja mengatur pada Bab II Kriteria Perbuatan dalam Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, antara lain yang dapat dipidanakan adalah “Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi.”[8] Semakin terlihat bahwa negara-negara yang memiliki banyak perusahaan kelapa sawit di Indonesia seharusnya takut. Semakin keras mereka meneriakkan pertanggung jawaban atas kabut asap, idealnya dan seyogianya, Indonesia harus semakin gencar dan tegas menegakkan hukum dengan mengusut siapa pelaku pembakaran ini hingga tuntas sampai ke akar yaitu korporasinya.

Namun apabila penegakkan hukum pidana diutamakan, maka akan timbul pertentangan lain lagi. Yaitu mengenai pidana sebagai ultimuum remedium atau obat terakhir. Dalam kaitannya dengan penegakan pidana lingkungan, pendapat ini sudah tidak populer dan mulai ditinggalkan penggunaannya di Belanda. Rene Seerden dan Michiel Heldeweg menuliskan “In recent years, this perspective on penal law as an ultimum remedium has become less dominant. The public prosecutor is more active and increasingly makes it his/her own responsibility to enforce laws against environmental pollution contrary to penal law provisions. One of the main reasons for this change of heart is possibly the fact that at this moment most of the administrative action in the field of environmental law, law making, licensing, et cetera, is complete and the enforcement stage has been reached and needs to be activated on all fronts.”[9]

Belanda telah selangkah lebih maju dalam penegakan hukum lingkungannya. Bagaimana dengan Indonesia? Penegakan hukum terutama oleh negara terhadap korporasi tidak bisa hanya sekedar chase the suspect, tapi juga chase the assets.[10] Pidanakan korporasi (dan kalau perlu petinggi-petingginya), layangkan juga gugatan ganti rugi untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta pemulihan lahan, dan terakhir jika memang diperlukan, baru cabut izin lingkungan dari perusahaan yang bersangkutan. Praktis, enforcement dapat dilakukan di semua front.

Contoh nyata adalah gugatan perdata terhadap PT. Kallista Alam yang dilayangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akhirnya menang di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi di Mahkamah Agung. PT. Kallista Alam dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi hingga 366 Milyar rupiah.[11] Selain itu PT. Kallista Alam juga dituntut pidana dan diharuskan membayar denda sebesar 3 Milyar rupiah.[12]

Satu hal yang pasti adalah bahwa kabut asap ini tidak hanya akibat dari perbuatan PT. Kallista Alam semata. Masih banyak korporasi-korporasi lain yang seharusnya juga diperlakukan seperti PT. Kallista Alam apabila memang terbukti bersalah melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dan menimbulkan kabut asap. Rakyat menanti tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum lingkungan dan menindak tegas pencemar-pencemar yang telah mengakibatkan bencana, tidak hanya dalam lingkup nasional, bahkan hingga mengganggu negara lain. Lucunya lagi adalah apabila ada korporasi lain yang ditindak seperti layaknya kasus PT. Kallista Alam, dan setelah ditelusuri ternyata petinggi-petinggi atau bahkan pemilik saham terbesarnya adalah orang-orang dari negara tetangga yang selama ini selalu berteriak-teriak sesak napas karena kabut asap. Nah loh, lantas semua ini sebenarnya salah siapa?

Terlepas dari siapa yang sebenarnya salah, akan lebih baik apabila masing-masing pihak saling mawas diri. Korporasi, terlepas dari siapapun pemiliknya, untuk tetaplah menjaga lingkungan dan menahan ego serta kerakusan untuk memperkaya diri semata. Negara untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan hukum lingkungan tanpa pandang bulu. Masyarakat, siapapun, termasuk diri kita, untuk mulai menjaga lingkungan dengan melakukan hal-hal kecil dan sepele seperti tidak membuang sampah sembarangan. Karena lingkungan tidak dapat membela dirinya sendiri. Ketika semua sumberdaya, pohon, tanaman, telah habis dan diubah menjadi uang, mungkin saat itu kita baru sadar bahwa uang tidak dapat dimakan, bahwa uang tidak dapat menggantikan udara yang kita hirup untuk tetap hidup di bumi yang indah ini.

 

DAFTAR PUSTAKA

                                                 

Referensi Buku Teks dan Jurnal

  • Seerden, Rene dan Michiel Heldeweg. 2002. Public Environmental Law in the Netherlands ed. 2. Enschende: University Twente.
  • Tan, Alan Khee-Jin. 1999. “Forest Fires of Indonesia: State Responsibility and International Liability” dalam International & Comparative Law Quarterly, Vol. 48(4).
  • Wibisana, Andri G., 2014. Hukum Perubahan Iklim di Indonesia: Bahan Kuliah Ketiga. Depok: FHUI.

 

Referensi Peraturan Perundang-Undangan

  • Indonesia. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059
  • Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
  • Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO
  • Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA
  • Putusan Mahkamah Agung No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO

 

Referensi Lain

[1] Polusi yang berasal dari suatu negara, namun melintasi batas negara lain melalui air maupun udara dan menimbulkan dampak ataupun kerusakan terhadap negara lain tersebut. Glossary of Statistical Terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2754 diakses pada tanggal 19 November 2015, pukul 02.08

[2] Andri Gunawan Wibisana, Hukum Perubahan Iklim di Indonesia: Bahan Kuliah Ketiga, (Depok: FHUI, 2014), hlm. 42.

[3] Profesor pada Faculty of Law, National University of Singapore, menulis buku tentang kebakaran hutan di Indonesia dan kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara.

[4] Andri Gunawan Wibisana, op.cit.

[5] Ibid., yang juga mengutip Alan Khee-Jin Tan, “Forest Fires of Indonesia: State Responsibility and International Liability”, dalam International & Comparative Law Quarterly, Vol. 48 (4), 1999, hlm. 838-839.

[6] Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., praktisi hukum lingkungan. Pendapat beliau disampaikan dalam perkuliahan Lingkungan FHUI terkait materi Penegakan Hukum Pidana, 10 November 2015.

[7] UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No. 140, TLN No. 5059, Pasal 116 ayat (1) dan (2).

[8] Bab II Bagian B angka 2, Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. 1 Oktober 2014.

[9] Rene Seerden and Michiel Heldeweg, Public Environmental Law in the Netherlands 2nd ed., (Enschende: University Twente, 2002), hlm. 32.

[10] Mas Achmad Santosa, op. cit.

[11] (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Kallista Alam), Putusan PN Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO (8 Januari 2014), Putusan PT Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA (15 Agustus 2014), dan Kasasi yang ditolak MA 28 Agustus 2015. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi PMH sebesar Rp114.303.419.000,- dan biaya pemulihan lahan sebesar  Rp251.765.250.000,-

[12] Putusan MA No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *