VERBATIM FOCUS GROUP DISCUSSION: PROFESIONALISME PPNS DALAM PENYIDIKAN KASUS PIDANA TERTENTU

Senin, 2 Maret 2015 | 14.00 – 17.00 WIB | Ambhara Hotel Jakarta

 Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.: Adapun Tema yang diambil saat ini, adalah mengambil sesuai tema yang diangkat, yaitu kedudukan PPNS yang sejatinya sangat kuat menjadi kendala baik koordinasi, maupun hal yang sebenarnya menyangkut kompetensinya. Bapak-bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pa Arief Mulyawan, Pak Arsil, Pak Yuli, yang mohon disampaikan kepada Pak Sugeng. Apa yang disampaikan saat ini menjadi wacana yang akan diangkat dan akan menemukan solusi yang kedepan akan bernilai mengedepankan kinerja PPNS dalam mengerjakan tugasnya yaitu menangani penyidikan tindak pidana tertentu.

Atas nama CLEAR, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan disana sini, dengan penuh bangga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang bersedia menjadi narasumber. Saya mengucapkan permohonan maaf justru saya tidak dapat mengikuti acara ini sampai selesai dikarenakan saya harus mengejar penerbangan ke Makassar jam 17.00, beribu maaf kepada para narasumber dan pamit , saya percaya kepada teman – teman dapat berdiskusi secara terbuka dan objektif. Akhir kata dengan mengucap bismillahhirohmanirahim, semoga diskusi ini dapat menjadi cara untuk lebih meningkatkan kinerja PPNS dalam menangani tindak pidana tertentu. Demikian sepatah kata yang saya sampaikan, selamat berkontribusi dalam diskusi yang cerdas seperti tagline CLEAR yaitu “Law On the Track” Wassalamualaikum Wr Wb.

 

Master of Ceremony: Terima kasih kepada Bang Gandjar selaku Chairman dari CLEAR. Selanjutnya kita langsung masuk kepada inti acara kita , yaitu FGD yang akan dimoderatori oleh Bang Abdul Salam, kepada Bang Abdul Salam kami persilahkan dan para pemateri kami persilahkan.

 

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Assalamualaikum, Selamat Sore bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang yang diadakan oleh CLEAR yang merupakan lembaga nirlaba yang salah satu visinya adalah mengembalikan hukum pada relnya. Hari ini kita bicara tentang profesionalisme PPNS dalam menindak tindak pidana tertentu. Dan dihadapan bapak–bapak sekalian telah hadir pembicara yaitu  Pak Arief Mulyawan, Pusat pengelolaan Aset Kejaksaan, RI. Pak Arsil, Kepala Divisi Hukum dan Peradilan LeIP. Narasumber hukum acara dan Pak Sugeng, Dr. Sugeng Wibowo S.E. M.Si, mewakili Direktur Penyelidikan Pajak.

Kita akan membicarakan konsep penyelidikan dan penyidikan, maka kita mulai dari Pak Arief dahulu, bagaimana peran kejaksaan, kepada Pak Arief dipersilahkan.

 

Arief Muliawan, S.H.: Assalamualaikum , terima kasih atas kesempatannya, Selamat siang, bapak-bapak, pada kesempatan ini dapat berkumpul pada FGD ini. Saat ini kita memiliki didasarkan pada KUHAP yang katanya karya agung bangsa Indonesia yang dilapangan banyak kekurangan dan ada rasa keengganan dari pemerintah maupun DPR untuk revisi dalam bentuk amandemen maupun  tindakan lainnya, yang sebetulnya sudah sangat mendesak. Awal tahun 80an kita menganggap KUHAP karya agung yang mengubah mindset dari HIR menjadi buatan nasional. Dengan banyak perlindungan pada tersangka dimana dulu hanya pengakuan saja sudah cukup pada perlindungan tersangka.

Namun hari ini aturan KUHAP banyak aturan yang tidak jelas, maupun aturan yang sudah jelas tetapi dapat ditafsirkan dengan tidak jelas. Beberapa contoh yang sering terjadi diantaranya adalah mengenai penyampaian SPDP. Pada saat penyidik melakukan penyidikan, penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Kata MULAI saja tafsirannya sudah berbeda, mulai melakukan penyidikan, mungkin dalam bahasa Indonesia kalimat mulai berarti kita melakukan ya kita kasih tau, tetapi mulai itu dalam praktik kadang kadang saat penyidik minta perpanjangan penahanan baru dikirimkan SPDP bersamaan dengan permintaan pertambahan penahanan. Alasannya banyak dan sangat klasik, khawatir jika nanti SPDP diterbitkan penyidikan sudah dilakukan, SPDP sudah diterbitkan, berkas perkara tidak bisa naik di pengadilan. Tidak bisa diteruskan ke penuntut umum, dan alasan bermacam macam yang dapat dicari.

Kemudian dalam KUHAP itu tidak dapat ditetapkan berapa lama seseorang menjadi tersangka. Ada yang bertahun tahun jadi tersangka perkaranya tidak naik naik. Tidak jelas, bahkan ada tersangka yang berstatus 13 tahun dan tidak pernah memperoleh SP3. Hal ini tidak diatur. Mungkin hal yang bagus seperti penahanan yang dibatasi walaupun dalam UU penahanan bisa jadi seminggu agak sedikit berbeda dengan KUHAP, atau mungkin dalam beberapa hal, jaksa tidak lagi hanya berpedoman pada pengakuan tersangka atau terdakwa saja dalam  mengajukan perkara ke pengadilan. Jaman dahulu, pengakuan saja sudah cukup.

Memang tidak semuanya jelek, makanya KUHAP itu tidak semuanya harus di amandemen, hal yang harus diperhatikan sesuai kebutuhan saja yang diubah seperti Belanda yang mengganti hampir tiap tahunnya. Berbeda dengan kita yang sama sekali tidak mengubahnya. Bahkan kekurangan dan kelebihannya harusnya diperhatikan supaya dapat diambil sesuai kebutuhan.

Contohnya pada saat penyerahan tahap 2, pernyataan pertama pada saat penyidik selesai, penyidik menyerahkan kepada penuntut umum. Itu tak ada batas waktu , kapan harus selesai. Belum lagi penyidik harus memenuhi tuntutan jaksa yang mengembalikan perbaikan berkas dalam waktu 14 hari, dan penyidik harus memperbaiki semua hal yang harus diperbaiki tersebut dalam waktu 14 hari tersebut. Dalam praktik, kasih P 19 sekarang, kembalinya lagi bisa 3 tahun, 1 tahun , 1 bulan. Berbeda sekali dengan dalam praktik. Filosofi yang dianut dalam KUHAP itu adanya penanganan perkara pidana secara terpadu yang dikenal sebagai criminal justice integrated itu sebetulnya amanat KUHAP, tapi dalam praktik hilang.

KUHAP membuat pedoman baru yang bertentangan yaitu asas kesetaraan yang tidak ada di negara negara lain. Penyidik pasti dikontrol penuntut umum dan penuntut umum dikontrol oleh hakim. Sehingga penyidik memberikan petunjuk kepada penuntut umum penyidik tidak menjawab. Sama juga ketika jaksa menuntut 10 tahun, hakim memutus 1 tahun, jika sudah berkekuatan hukum tetap tidak mungkin jaksa menuntut lagi. Hal ini yang sudah mulai tereduksi dalam masa berjenjang itu tidak ada. Soal terbukti tidak terbukti itu urusan pengadilan. Hal ini yang nantinya dikhawatirkan menjadi abuse. Harusnya ada persyaratan orang itu layak atau tidak menjadi tersangka seperti kasus cicak lawan buaya kemarin.

Siapa yang dapat menyatakan orang layak tersangka? Ya penegak hukum, saat ini istilah penegak hukum bahkan diklaim juga oleh Satpol PP. Dalam jaman belanda penegak hukum ada 2, yaitu magistrat berdiri dan magistrat duduk, penegak hukum itu jaksa dan hakim. PPNS itu pra magistrat. Padahal dahulu PPNS harusnya berada diatas polisi, karena rezim angkatan bersenjata saat itu menguasai, diubahlah polisi jadi diatas PPNS.

Pengawasan seperti apa sekarang? Dengan ada korwas yang tumpang tindih antara PPNS dan polisi, apakah masih cepat, sederhana dan biaya ringan? Perlu diamandemen ga sekarang? Kewenangan jaksa menangani supervisi dari PPNS. Bentuknya seperti apa? Kan sejajar, kesetaraan antar penegak hukum. Apakah bisa ada kesetaraan? Jaksa tuntut 10 tahun , hakim putus bebas, jaksa tidak mau bebaskan, ya bisa saja. Tidak bisa kesetaraan antar penegak hukum.  Bisa kacau penegakan yang harus ada supervisi berjenjang. Seharusnya penyidik tidak bisa langsung berhubungan dengan hakim, sampai sejauh mana penuntut umum melakukan supervisi? Sekarang bergerak ke arah hukum progresif, saya setuju bahwa hukum dibentuk untuk kepentingan manusia, bukan manusia dibentuk oleh hukum. Manusia dibentuk oleh hukum hanya ada di negara komunis.

Satu hal yang kita lupa, PBB sudah menetapkan guide line pedoman jaksa, fungsi supervisi jaksa terhadap penyidikan bukan hanya diatur ke KUHAP. Ditetapkan pada kongres PBB tahun 1990 butir 11 16 tentang pedoman jaksa. Jaksa berperan aktif dalam pidana. Saat ini terkesan pasif di Indonesia. Ketika saya jadi KAJARI, ketua pengadilan bertanya kenapa jumlah perkara yang masuk hanya 15 padahal ijin penyitaan dan pengeledahan yang saya tanda tangani hampir 3000. Ya jelas saja jaksa langsung ke pengadilan dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh penyidik. Hakim juga tidak bisa menegur, karena asas kesetaraan.

Peran aktif itu melakukan pengawasan penyidikan dan sahnya penuntutan. Jaksa juga harus adil , dan harus menghentikan bila bukti – bukti yang diajukan tidak sah, melanggar ham , dan menjamin penyidik yang melanggar hal tersebut diadili.

Perkara di Cianjur, kasus pencurian coklat, perkara di split, karena tidak ada saksi, akhirnya masing–masing dijadikan saksi mahkota. A saksi B, B saksi C dan bolak balik. Mereka semua terpaksa mengaku yang dilakukan dengan intimidasi dengan tidak bebas. Perpanjangan tahap pertama dikabulkan, yang kedua ditolak, yang diajukan pengacara, yang ternyata dilakukan dengan memaksa. Maka dalam kongres PBB ini jaksa harus memastikan penyidik harus dihukum. Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia menetapkan jaksa sebagai sentral penegakan hukum. Mulai penyelidikan sampai eksekusi. Namun, pemerintah dalam menetapkan penghasilan bersih jauh lebih kecil dari camat, dari panitera, padahal tanggung jawab yang diemban jauh lebih berat. Jaksa megang semua perkara dari tingkat pertama sampai kasasi , berbeda dengan polisi dan hakim yang hanya pada satu tingkat. Padahal jaksa harus melindungi HAM. Dalam waktu singkat 14 hari harus membaca berkas perkara. Namun, dianggap sepele dan mendapatkan gaji yang kecil dari yang lain dari pemerintah.

Tugas jaksa itu ada beberapa yaitu menerima SPDP, melakukan pra penuntutan, melakukan penetapan hakim. KUHAP bilang, jaksa penuntut umum dapat melakukan pra penuntutan apabila ada kekurangan dengan memberikan penyempurnaan, tetapi tidak ada definisinya. Hanya ada batasan waktunya. Jadi ditafsirkan oleh Jaksa Muda penuntut umum yang menetapkan dari awal SPDP sampai penuntutan. Kemudian persyaratan berkas secara materil dan formil. Sebab, ketika formil gagal , dapat dipastikan terjadi abuse of power.

Hal pertama yaitu surat perintah penyidikan , pemanggilan, berita acara, surat perintah pemanggilan, ijin, dsb. Jika ada penyitaan tanpa surat maka ada abuse of power. Dalam waktu 14 hari meneliti hal yang tidak masuk akal. Jika tidak tentukan sikap maka lengkap. Bagaimana jaksa tidak begadang tiap malam. Masuk ke materiil, ada tidak unsur kesengajaan, modus operandi, locus, tempus, saksi, bukti, dan setiap unsur harus ada minimal 2 alat bukti. Karena bila tidak maka error in persona maka ada pelanggaran HAM , yaitu ketika kemerdekaannya dirampas secara melawan hukum secara meneliti berkas perkara dalam waktu 14 hari tanpa ada koordinasi penyidik dan penuntut umum. Jaksa tidak tahu berkas yang dilaporkan oleh polisi karena tidak ada koordinasi dan berjalan sendiri – sendiri.

Saya sulit mengkategorikan saksi ahli, saat ini yang banyak ahli bersaksi. Tidak konsisten dalam menyampaikan pendapat. Syarat ahli ada 2, latar belakang penyidikan, yang kedua pengalaman praktik. Saya pernah usir ahli bangunan dari ITB, karena baru setahun bekerja di PU selama seminggu dan selama ini dinas pemakaman. Tidak ada pengalaman untuk praktik ilmu tentang jalan. Hal yang harus diperhatikan seperti ahli hukum yaitu orang yang ada pengadilan, jika professor mohon maaf dia bukan ahli hukum , dia adalah akademisi hukum.

Dia tidak tahu berkas sampai dalam, tiba – tiba menyatakan itu bukan ahli hukum pidana. Hakim  adalah ahli hukum pidana, tidak perlu ada penjelasan dari dosen. Hal yang dibahas adalah ahli hukum negara adalah hukum dan praktik di pengadilan.  Jadi saat ini sudah mulai bias. Seperti kasus PPNS dari pelapor jadi terlapor.

Ternyata PPNS tidak melakukan prosedur KUHAP, saat melakukan penyidikan, dia tidak mengajukan SPDP,  dia tidak mengajukan ke Korwas yaitu Polisi, padahal yang menentukan benar tidak berkasnya dan wewenang yang benar adalah jaksa. Apabila ada di satu pintu, seperti di Hongkong, maka kewenangan jaksa agung untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penuntutan. Beda saat ini sudah direduksi, maka kewenangan tidak lagi berada di jaksa agung. Karena tidak taat pada asas universal.

Penyidik tidak dapat dipidana ketika melaksanakan sesuai kewenangannya di KUHP atau melaksanakan perintah jabatan. Padahal ketentuan KUHP tidak menyatakan demikian seperti pada pasal 51 yang boleh melaksanakan tetapi dapat dihukum dengan ganti rugi, dan dapat dihukum sesuai peraturan perundang – undangan di dalam kekuasaan kehakiman.

Dalam perkara cicak buaya, hakim melakukan terobosan hukum yang diluar kompetensinya. Apakah boleh? Dalam perdata boleh, dalam hal tidak diatur dalam UU, maka hakim boleh memutuskan, tetapi dalam perkara pidana, terdapat asas legalitas yang ada di dalam pidana di Indonesia. Nah ini sekedar pengantar yang bisa diajukan dalam diskusi, equality before the law!

 

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Sangat panjang penjelasan dalam pemaparan, karena jaksa memiliki kewenangan dalam penyidikan maupun penyelidikan. Padahal jaksa memiliki setara tetapi hal ini tidak tepat karena harus ada supervisi berjenjang. Kemudian tidak perlu berpanjang lebar lagi, saat ini kita mendengarkan pengalaman Dirjen Pajak oleh Bapak Sugeng Wibowo, dipersilahkan Pak.

 

Dr. Sugeng Wibowo, SE., M.Si.: Bismillah, Assalamualaikum Yth Guru Kami Pak Arif dan rekan-rekan semua, kita akan membicarakan tindak pidana penyidikan. Dalam pajak, penyidikan adalah prinsipnya adalah self assesment, artinya bahwa, negara menganggap wajib pajak benar dalam melakukan kewajibannya sampai dibuktikan kesalahannya.

Pelayanan, negara menganggap wajib pajak harus diberikan pelayanan yang maksimal. Pengawasan, harus dapat melakukan pengawasan dengan baik terhadap pelanggaran administrasi, denda, bunga, kategori dan kesalahan. Penegakan hukum, bidang penagihan, yaitu paksa badan yang kita sering dengan yaitu gizjeling. Orangnya dititipkan di lapas sampai dia bayar. Biasanya langsung bayar.

Pemeriksaan penyidikan yang dilakukan 31 Kanwil oleh PPNS yang memberi sanksi, perbuatan bukti permulaan, apabila SPTnya tidak benar, sepanjang atas kesadaran sendiri. Unsur pemaaf saat penyidikan, asal wajib pajak menyampaikan kesalahan sampai 400 persen. Yang dapat menghentikan bukan penyidik bahkan Menteri tetapi Jaksa Agung atas permohonan Menteri Keuangan.

Artinya Jaksa agung melakukan mekanisme kontrol, sanksi pidana kurungan,  penjara, denda. Kewenangan PPNS itu adalah ujung, adalah ultimum remedium, tidak ada maksud pemidanaan. Penyidikan harus ada pemeriksaan bukti permulaan. Mencari bukti awal WP. Dari analisis IDLP, bisa berawal dari informasi , data , laporan, Pengaduan. Diduga kuat ada indikasi pidana tetapi dianalisis dan laporan intelijen perpajakan. Jika kuat, maka naik pemeriksaan bukti pemeriksaan, jika tidak maka dicari potensi pajak yang dapat diambil, dan akhirnya dikembalikan.

Ada hal yang penting dilakukan PPNS DJP, harus banyak melakukan koordinasi dengan PPNS, karena melalui penyidik Polri dan tidak langsung kepada jaksa, melalui Korwas PPNS. Secara jelas diatur oleh Undang – Undang.

Kewenangan PPNS Pajak ada di Pasal 44 ayat 2, banyak kewenangan yang dimiliki oleh PPNS akan tetapi lebih kecil ketimbang daripada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri, kewenangan utama yang tidak kami miliki adalah kewenangan penangkapan dan penahanan. Jadi sering kali ketika membahas dalam rancangan undang-undang itu, akan tetapi tidak pernah disetujui. Bahkan kita juga tidak boleh melakukan penyitaan terhadap aset, terhadap harta hasil kekayaan. Sehingga kami sangat terbantu dengan UU TPPU, dengan UU TPPU kita bisa melakukan penyitaan aset, sedangkan kalo di dalam UU tindak pidana dalam perpajakan yang bisa kita sita adalah buku catatan dokumen. Karena waktu itu konsep awalnya adalah kita ini seperti Auditor. Tidak adanya kewenangan penyitaan membuat kami sulit, karena yang kami sita hanya buku dokumen dan catatan, padahal ada hasil kejahatan seperti kendaraan, ruko, dan lain-lain.

Di bidang penyidikan TPPU kita punya kewenangan sepanjang pidana asalnya adalah pidana perpajakan. Kami sudah coba ini, meskipun hanya 4 sprindik yang kita coba.

Dukungan Polri untuk PPNS semuanya sama, yaitu bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi. Bantuan yang sering kami minta adalah bantuan melakukan penangkapan dan penahanan karena memang kami tidak memiliki wewenang itu, kewenangan penyidik Polri lain seperti penggeledahan, penyitaan, telah kami miliki. Dalam penangkapan dan penahanan kita lakukan kepada penjahat dengan modus memberikan faktur pajak palsu.

Hambatan dan tantangan yang kami miliki :

  1. Koordinasi. Koordinasi disini bukan hanya terhadap korwas, terhadap penyidik Polri, ataupun terhadap JPU, tapi juga dengan instansi lain. Dalam hal meminta data-data lain, contohnya adalah warung besar tetapi hanya memiliki omset 500 ribu, untuk membuktikannya kita gak bisa langsung tangkep, tetapi harus membuktikan dulu kebenarannya dengan data-data. Data yang paling sulit diperoleh adalah akses rekening bank. Karena banyak bank yang berkilah bahwa dia bukanlah nasabah banknya. Yang kita inginkan adalah perluasan akses, dengan itu penerimaan pajak kita pasti akan luar biasa.
  2. Anggaran, kami di targetkan menaikkan pajak 300 Triliun, tapi anggaran kami di kurangi setengah trilyun. Jadi operasional kami hanya 5 trilyun, tahun ini target kami 1245 Trilyun, tahun lalu itu hanya 900 Trilyun.
  3. Pemahaman atas aturan. Banyak sekali kendala.
  4. Adanya perlawanan dari wajib pajak (YANG PALING BESAR), sering kali ketika kita melakukan penyidikan di tindak pidana perpajakan, sering terjadi perlawanan penyidik kami dilaporkan ke penyidik umum dan ditersangkakan. Bahkan penyidik kami di praperadilan-kan dengan tuduhan pasal penggelapan dokumen, penyalahan wewenang, dan pemalsuan dokumen, padahal kita cuman minjem katanya tidak sesuai KUHAP, padahal kami belum nyidik, padahal baru penyelidikan pemeriksaan bukti permulaan, padahal kita udah ada surat edaran dirjen, peraturan dirjennya . Termasuk juga kepala Kantor Wilayah yang ditersangkakan, padahal orangnya gak ada disitu. Selain itu juga gara-gara p19 terus akhirnya si WP melaporkan ke pengadilan, dan akhirnya majelis hakim memutus harus menghentikan penyidikan. Bahkan untuk satu surat panggilan bisa di gugat di 2 pengadilan, misalnya PTUN dan PN, atau pengadilan Pajak.

Harapannya :

  1. UU KUP yang kita ubah.
  2. Tambahan kewenangan PPNS
  3. Dukungan pimpinan, kami tahun ini ditargetkan 32 Berkas perkara P21, jadi pak menteri menanggap kami belum kerja kalo belum p21. Jadi kami tergantung juga pada dukung Pak Arief dan Kawa- kawan. Kami nyidik 100, kalo yang p21 cuman 2, ya udah kerjanya p21. Tahun lalu kita bisa penuhi 42, tahun ini kita ditargetkan 38
  4. Dukungan dari PPATK dan Perbankan

Meskipun sudah masuk ke pemidanaan, tetapi pajak yang belum dibayar direktur jendral pajak memiliki kewenangan menagih, ada di Pasal 13 ayat 5

Kondisi ini memang berbeda dengan saudara kami dari PPNS bea cukai, dimana mereka memiliki kewenangan penangkapan, kewenangan penahanan, berkas SPDP bisa langsung dikirim ke Penuntut Umum.

 

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Dari apa yang disampaikan pajak dapat kita lihat bahwa Indonesia banyak memiliki terobosan hukum yang kemudian digunakan untuk mensiasati. Kesimpulan, Perlawanan dari WP sangat besar sekali dan menggunakan celah-celah hukum supaya mereka terlepas dari jeratannya.

 

Arsil: Masalahnya ada 2 isu mengenai profesionalisme, pertama masalah teknis misalnya pajak berbicara mengenai bagaimana memeriksa data-data pajak. Kedua masalah due process of law, bagaimana penyidik dapat memastikan dalam proses penyidikannya sesuai dengan standar hukum yang ada, hal ini terkait dengan peran jaksa, karena penyidik itu bukan ahli hukum tapi hanya ditugaskan untuk mencari bukti. Nah disini peran jaksa yang bisa mengawasi peran penyidik dalam melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Problem mengenai benturan kewenangan seperti Sumbar, Jambi antara polisi dan PPNS pada akhirnya bermuara kepada jaksa dan nanti dibawa ke pengadilan. Disini peran jaksa yang mengurus SPDP (ini peristiwa pidana atau bukan), bener gak ini prosesnya sesuai dengan proses hukum atau tidak.

Problemnya karena KUHAP menyetarakan institusi-institusi hukum secara sejajar, antara penyidik, jaksa dan pengadilan. Hal ini yang membuat sistem hukum pidana kita jadi amburadul, hal ini menurut andi hamzah namanya kompartemen (seperti roda berjalan), sehingga menyebabkan kesannya jaksa hanya membuat dakwaan, dan polisi lah institusi tertinggi kesannya. Padahal yang ahli hukum siapa? Polisi atau jaksa? Hal ini yang menyebabkan kriminalisasi, karena problemnya adalah peranan polisi yang sangat besar. Tidak semua yang setara itu baik, dan R KUHAP sudah sempat membahasnya. Penyidikan harus berkoordinasi oleh Penuntut, dan penuntut harus dikontrol oleh  hakim pada akhirnya.

Fungsi SPDP : sistem yang dibangun untuk mengontrol penyidikan agar bisa dikontrol juga ama jaksa.

Masalah : bagaimana kalo SPDP tidak diserahkan ke Jaksa? Bagaimana kalau penyidik tidak mengikuti arahan jaksa?

 

Mukti (Imigrasi): Imigrasi berdasarkan UU No 6 tahun 2011, diberikan wewenang penuh dalam hal melakukan penyidikan terhadap orang asing yang melakukan kesalahan di Indonesia. Cuman sejauh ini pada tahun 2014 telah melakukan projusticia sebanyak 59 orang. Dalam beberapa pasal kita cantumkan 5 tahun, akan tetapi pada kejaksaan dan pengadilan itu turun drastis (tetapi cuman 4 bulan kenanya). Sehingga petugas kami di lapangan jadi patah hati, karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kita pengennya setimpal sesuai dengan UU. Adanya tarik menarik, dan timpang tindih di dalam UU, yaitu wewenang antara jaksa, dengan polisi, bagaimana bentuk sinerginya? Kadangkala kita terbentur dengan wewenang masing-masing. Ukuran kinerja kita sesuai dengan Pro Justisia.

 

Josua Sitompul: Kalo menurut UU ITE yang menangani tindak pidana cyber, bisa diusut oleh polisi ataupun Kominfo. Menurut UU ITE ada sekitar 17 Tindak Pidana Cyber. UU ITE memberikan kewenangan kepada penyidik dengan memperhatikan hak asasi dan properti dari saksi atau tersangka. Penyitaan dan penggeladahan harus menghormati aspek privasi, kelancaran layanan publik, dan kepentingan umum.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan) Perlindungan ke 2 wajib meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x 24 jam melalui penuntut umum, disitu yang mau dibangun adalah check and balance antara penyidik, Penuntut umum, dan kehakiman

Masalah di lapangan adalah pemahamanan Kominfo tidak klir dan tidak sama dengan penyidik polri terkait penetapan 1 x 24 jam penangkapan dan penahanan. Kedua adalah mengenai bedah sita properti elektronik (penggeledahan dan penyitaan), bagaimana dalam keperluan penting dan mendesak, yang ktia bayangkan cuman ada 1 PC, begitu sampai disana ada 2 PC karena pelaku nya ada 2, daripada kita balik lagi kesana dan mungkin barang bukti sudah di sembunyikan maka dalam penting dan mendesak kita sita kedua PC nya. Tapi kepolisian melihat harus normal dan mendesak harus minta izin pengadilan dengan argumen UU ITE adalah lex specialis dari KUHP. Ya kalo gitu kita gak mau maju2 soalnya harus rinci, tapi kalo polisi gak diikuti juga nanti malah kita gak di back up.

Salah satu solusinya adalah kita membuat Permen, mengenai penafsiran kita mengenai UU ITE lalu kita lakukan dengan peraturan menteri itu. Contohnya adalah bagaimana mengemas Pasal 50 menjadi konkret.

Ada arahan pimpinan bahwa kasus itu harus P21, tapi melihat dari segi anggaran dan pembedaan penafsiran membuat kita tidak membuat P21.

Hambatan, apa yang kita fokuskan membuat permen yang menjadi kaidah bagi PPNS, itu semacam SOP dan lebih teknis.

 

Yasin (HukumOnline.com): Terjadi di lapangan adalah dualisme intepretasi karena ketidakjelasan norma atau kaidah yang ada di dalam UU. Kebiasaan DPR dan Pemerintah dalam mengatur PPNS juga menjadi problem, hampir semua peraturan perundang-undangan tidak sinkron contohnya adalah Class Action. Dan dalam membuat UU tidak mengakomodir kekhawatiran multitafsir seperti ini. Jadi muaranya ada di DPR. Husnuzonnya DPR dan Pemerintah mempercayakan aturan teknis kepada instansi asal, sehingga tidak dibuat rigid. Belum tentu secara substansial, polisi lebih mengerti ketimbang PPNS, dan polisi hanya merujuk kepada KUHP.

Menurut saya jalan keluar terhadap adanya misinterpretasi diantara penyidik polisi dengan PPNS adalah regulasi atau peraturan yang jelas terkait pengambilalihan kewenangan dan koordinasi kewenangan diantara penyidik Polri dengan PPNS. Hal ini dapat dicontohkan apabila terjadi tindak pidana di laut, maka itu merupakan kewenangan siapa? Apakah PPNS KKP atau PPNS Angkatan Laut atau Penyidik Polri, karena semua merasa punya kewenangan.

 

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Pertanyaannya kemudian ada aturannya 5 tahun tapi penjaranya kurang dari seperti itu. Ada perbedaan interpretasi (misinterpretasi) antara Penyidik PNS dengan Polisi (Korwas). Ada gap substansi diantara keduanya. Hal ini mungkin dapat disampaikan oleh Pak Arief. Silakan Pak.

 

Arief Muliawan, S.H: Penyidik sudah melakukan penyidikan dengan biaya banyak dan menduga bahwa pelaku merupakan pengedar narkoba, namun ketika dilakukan persidangan, Jaksa hanya menuntut dengan pasal pemakai narkoba yang hanya dihukum 1 tahun bahkan ada yang dihukum hanya 6 bulan. Padahal uang negara yang dikeluarkan untuk melakukan penyidikan tersebut sangat tinggi. Perlu ditegaskan bahwa Hakim memberikan putusan disesuaikan dengan fakta persidangan dan tuntutan jaksa. Yang terjadi di pengadilan adalah banyak sekali perkara-perkara yang oleh Polisi dijerat dengan pasal pengedar narkoba, tapi tidak ada di berkas dan tidak ada satupun dari keterangan saksi, ahli, atau alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa hal tersangka adalah seorang pengedar narkoba. Sehingga dipersidangan dakwaan yang terbukti adalah tersangka sebagai pengguna atau hanya pemilik narkoba.

Oleh karenanya, dari pihak Kejaksaan telah membuat surat edaran yang menyatakan bahwa apabila Polisi menyatakan dalam berkasnya bahwa pelaku adalah pengedar, maka buatlah alat bukti yang menyatakan demikian. Apabila tidak ada alat bukti maka akan dilakukan P-21. Itu akan terjadi terus menerus sampai alat buktinya cukup. Atau jangan mengenakan pasal yang menyatakan bahwa tersangka adalah pengedar narkoba apabila memang alat buktinya hanya dapat menjadi alat bukti terhadap pasal pemakai. Terkait hal tersebut pula, seharusnya penyidik mendatangi Jaksa untuk konsultasi terkait pasal berapa yang akan dikenakan. Karena pada akhirnya yang mentukan Pasal apa yang akan didakwakan adalah Jaksa dan bukan Penyidik.

Lalu Sebaiknya bagaimana? Apakah  penyidik Polri langsung ke Jaksa atau melalui Korwas?

Didalam ketentuan UU ada beberapa PPNS yang dapat langsung berhadapan atau berhubungan dengan Jaksa dan tidak melalui korwas, antara lain: PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Kominfo, PPNS Bea Cukai. Koordinasinya hanya sebagai tembusan kepada Korwas untuk sekedar pemberitahuan. Sedangkan PPNS yang harus melalui korwas yaitu PPNS Pajak. Jadi tergantung masing-masing UU dari masing-masing PPNS tersebut.

Apakah diperlukan adanya penyidik PPNS? Mengapa tidak diserahkan saja semua ke Polisi?

Diseluruh dunia, di masing-masing negara sudah pasti ada PPNS dan memang tidak bisa semuanya diserahkan ke Polisi. Hal ini dikarenakan penyidik polisi adalah penyidik umum atau penyidik kriminal umum, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Sedangkan kewenangan penyidikan terhadap tindakan kriminal yang bersifat khusus/spesifik adalah bukan ditangan penyidik polisi, melainkan di PPNS masing-masing.

Pada saat awal KUHAP diberlakukan, Polisi mengklaim bahwa mereka adalah penyidik tunggal atau satu-satunya penyidik. Tetapi seiring berjalannya waktu, klaim yang menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik tunggal tidak terbukti, karena DPR memberikan kewenangan kepada PPNS lainnnya. Dan memang tidak ada satu pun negara diseluruh dunia ini yang penyidiknya hanya satu.

Terjadi perbedaan interpretasi (misinterpretasi) antara Penyidik PNS dengan Polisi (Korwas) terkait kewenangan masing-masing. Bagaimana?

Kemudian sekarang terjadi perbenturan, penyidik Polri dan PPNS sama-sama memiliki kewenangan menyidik. Terkait hal tersebut, kita harus ingat bahwa negara kita punya asas, dimana asas ini berlaku secara universal di seluruh dunia, yaitu asas konfendensi. Asas konfendensi itu ada 3, yaitu

  • Lex specialis derogat legi generalis
  • Lex posterio derogat legi priori
  • Lex superior derogat legi inferiori

Asas lex specialis derogat legi generalis pada intinya menyatakan bahwa UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum. Dengan demikian, jika perkara sudah diatur di UU Imigrasi dan diatur pula dalan KUHP, maka yang diberlakukan adalah UU Imigrasi. Sebagai contoh, misalnya judi (media cyber) yang diatur di UU ITE maka berlakukanlah UU ITE. Apabila ada tindak pidana penggelapan atau kerugian negara tetapi dalam media pajak, maka yang diberlakukan adalah UU Perpajakan dan tidak bisa langsung menggunakan UU Korupsi. Sama halnya dengan kasus pencemaran lingkungan hidup. Apabila terjadi pencemaran lingkungan di wilayah hutan, maka yang diberlakukan adalah UU Kehutanan bukan UU Lingkungan Hidup. Karena UU Kehutanan merupakan lex specialis dari UU Lingkungan Hidup. Sedangkan apabila pencemarannya terjadi di wilayah sungai maka diberlakukanlah UU Lingkungan Hidup. Namun saat ini yang terjadi adalah semua orang merasa punya kekuatan (power) dan semua orang merasa punya kewenangan. Padahal dari semua yang merasa punya kewenangan hanya satu yang benar-benar berwenang.

Terkait Penafsiran

Dalam UU ITE, dalam hal penyidik akan melakukan penangkapan atau penahanan, maka dalam 1 x 24 jam Penyidik melalui Penuntut Umum harus meminta penetepan Ketua Pengadilan setempat. Ada perbedaan terhadap penafsiran makna 1 x 24 jam, apakah dihitung sebelum dilakukannya penangkapan/penahan atau ssesudah dilakukannya penangkapan/penahanan. Sebenarnya penafsiran yang benar adalah sebelum dilakukannya penangkapan/penahanan, paling lama 1×24 jam harus sudah ada penetapannya.

Begitu juga dengan penggeledahan. Kalau penyidik akan menggeledah suatu tempat harus terlabih dahulu membuat surat izinnya. Surat yang dibuat tidak perlu satu per satu sesuai dengan banyak tempat, cukup menulis “menggelah kantor X dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu”. Kalau misalnya dalam melakukan penggeledahan ternyata ada tempat lain yang berkaitan, maka dapat langsung melakukan penggeledahan. Penyitaan juga demikian. Didalam surat izin penyitaan cukup ditulis “akan menyita barang yaitu laptop, meja, dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan perkara ini”. Sehingga tidak ada alasan bahwa surat izin penggeladahan dan penyitaan sulit untuk dibuat.

Setelah melakukan penyitaan, penyidik akan melaporkan ke Pengadilan bahwa penyidik telah melakukan penyitaan dan menyebutkan barang apa saja yang disita. Apabila ternyata ada barang-barang lain yang tidak tertulis di surat izin penyitaan namun dianggap berkaitan dengan perkara., maka diberitahu ke Pengadilan dan penyidik meminta persetujuannya atas barang-barang lain tersebut.

PPNS Pajak itu memang agak spesifik. Pajak itu kakinya ada 2, yaitu kaki perdata dan kaki pidana. Pembuktiannya kadang bercampur karena Pajak itu menganut asas pembuktian materil dan pembuktian formil.

Pembuktian formil dikenakan untuk menarik atau membebani wajib pajak atau direksi perusahaan untuk membayar pajak. Sedangkan pembuktian materil dikenakan untuk maju ke pengadilan/persidangan. Yang terjadi adalah, misalnya ada Direktur perusahaan menyampaikan laporan SPT yang tidak benar. Namun terjadang yang membuat SPT bukanlah Direktur tersebut, melainkan konsultan pajak atau konsultan keuangannya atau yang lainnya.

Apabila memang bisa dibuktikan bahwa Direktur memang mengetahui bahwa SPT tersebut tidak benar, maka Direktur tersebut dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana perpajakan. Sebaliknya apabila Direktur tersebut tidak mengetahui bahwa SPT tersebut tidak benar dan dia hanya menandatangani SPT, maka ia menjadi tersangka dalam perkara perdata.

Dari kaki perdata bahwa yang akan menjadi tersangka adalah Direkturnya karena ia yang paling bertanggung jawab atas itu. Sedangkan dari sisi pidana tidak bisa diterapkan hal seperti itu namun harus dibuktikan bahwa Direktur memang dengan sengaja mengetahui bahwa SPT tersebut tidak sesuai.

 

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Dalam pelaksanaannya, sering terjadi “konkalingkong” atau korupsi. Bagaimana supaya penyidik lebih profesional? Apa yang harus ditingkatkan atau ada yang harus diubah? Mungkin ada dari peserta yang ingin memberikan tanggapan. Silakan.

 

Aradila (ICW): Asas kesetaraan ini justru menjadi masalah karena pada akhirnya tidak ada yang mengontrol. Misalnya apa yang terjadi apabila petunjuk dari penuntut umum tidak dilaksanakan oleh penyidik? Ini menjadi ruang untuk “kongkalingkong”. Yang kita inginkan adalah fungsi check and balances yang lebih ketat, misalnya adanya perubahan KUHAP. Perubahan ini sangat penting dalam meminimalisir ruang itu.

Penting untuk melihat bahwa KUHAP yang sekarang tidak mengakomodir sanksi apabila penyidik tidak mengikuti arahan dari penuntut umum. Alhasil, profesionalismenya dipertaruhkan. Solusinya adalah perbaikan dalam hukum acara agar meminimalisir ruang untuk “kongkalingkong” tersebut.

 

Abdul Hakim (Kasubdit Penyidikan Dirjen HKI): Kalau di Dirjen HKI khususnya di subdit penyidikan, tetap melakukan koordinasi dengan Korwas  di Mabes Polri dan koordinasi dengan polda atau polres setempat untuk di daerah. PPNS HKI didampingi oleh pihak Polisi dalam hal penanganan dalam lapangan. Selain itu SPDP juga dibuat melalui Korwas. Dalam hal pemberkasan dan SPDP, Korwas yang menyerahkan ke Kejaksaan. Secara koordinasi, tidak ada masalah antara PPNS HKI dengan penyidik Polri. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika meminta izin penetapan di Pengadilan untuk melakukan penyitaan. Dalam hal ini PPNS HKI agak kesulitan. Karena Pengadilan meminta agar PPNS HKI harus memberitahu nama tersangka. Dalam kasus ini pihak HKI belum mengetahui siapa tersangkanya dan Pengadilan tidak memberikan izinnya. Sehingga terkadang PPNS HKI melakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian meminta penetapan Pengadilan. Dan ini pula lah yang selalu dijadikan celah oleh pengacara tersangka tersebut.

 

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Banyak yang harus dipelajari lagi terkait PPNS. Ternyata disamping permasalahan-permasalahan teknis penyidikan, ditemukan pula permasalahan-permasalahan hukum yang muncul, misalnya KUHAPnya yang bermasalah. KUHAP bukanlah kitab suci yang tidak bisa dirubah. Terdapat banyak celah-celah.

 

Penutup (Closing Statement):

Dr. Sugeng Wibowo S.E. M.Si.: Penyidik Pajak memang agak spesial, karena mayoritas dari PPNS Pajak adalah seroang Sarjaana Ekonomi. Kami selalu tekankan pada penyidik dilapangan bahwa SPDP itu adalah yang utama. Karena dengan SPDP, penyidik bisa langsung bekerja sama dengan Korwas maupun Jaksa. Di Pajak sendiri tidak pernah terjadi bahwa berkas lebih dulu selesai baru kemudian SPDP.

Kami juga menekankan bahwa berkas yang diserahkan ke Jaksa tidak perlu dijilid. Seadanya saja. Karena kami menyadari kelemahan kami. Sering kali terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur “dengan sengaja” antara penyidik pajak dengan Jaksa. Karena sekali lagi bahwa penyidik pajak mayoritas adalah Sarjana Ekonomi dan jaksa adalah Sarjana Hukum. Dan kami selalu menekankan kepada penyidik kami untuk lebih dulu membuat SPDP dan selalu kordinasi dengan korwas dan jaksa. Karena tanpa koordinasi kita akan sulit.

 

Arief Muliawan, S.H:

  1. Saya sangat tidak setuju dengan adanya pentargetan perkara. Keberhasilan penegakan hukum justru dibuktikan dengan tidak adanya tindakan melawan hukum. Bukan berarti semakin banyak tindakan melawan hukum, semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak yang dibawa ke pengadilan, dapat dikategorikan penegakan hukum sukses. Itu keliru.
  2. KUHAP memang bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah. KUHAP adalah buatan manusia dan banyak hal-hal yang “bolong” yang sampai saat ini sulit sekali dilakukan terobosan. Misalnya bagaimana jika petunjuk penuntut umum tidak dilaksanakan oleh penyidik. Kalau di Amerika bahkan di Timor Leste, kalau polisinya tidak melaksanakan petunjuk Penuntut Umum maka Polisinya akan ditangkap. Karena disana memang terdapat perbedaan antara penyidik dan jaksa. Bagi mereka, Penyidik bukanlah ahli hukum melainkan ahli mengumpulkan alat bukti. Jadi penyidik tidak perlu seorang sarjana hukum. Alat bukti tersebut kemudian dinilai oleh Jaksa, apakah dengan alat bukti tersebut sudah dapat dikategorikan melakukan tindak pidana atau bukan.

Dan hal hal seperti ini yang kemudian perlu diadakan perbaikan.

 

Arsil: Problem kita adalah tidak ada satu pun bidang atau kementerian yang menguasai hukum acara pidana. Misalnya aturan terkait pajak maka terdapat orang pajak yang paham mengenai itu, begitu pula dengan kementrian lainnya. Namun terkait hukum acara pidana siapa yang menguasai? Kejaksaan bukan, Departement bukan, bukan pula Kementerian. Akhirnya, regulasi acara pidana tergantung pada masing-masing kementrian. Mereka meminta sendiri bagaimana regulasi mereka dan kadang menyimpang sedikit dari KUHAP.  Karena Pemerintah kita tidak punya satu kementerian yang mengatur tentang itu yang membuat akhirnya banyak regulasi kita banyak yang jebol. Yang paling menyedihkan, kadang regulasi kita juga dibuat oleh orang luar atau profesor yang bukan bagian dari Pemerntah. Sehingga Pemerintah kita sendiri tidak paham dengan aturannya sendiri.

VERBATIM FOCUS GROUP DISCUSSION
PROFESIONALISME PPNS DALAM PENYIDIKAN KASUS PIDANA TERTENTU
Senin, 2 Maret 2015 | 14.00 – 17.00 WIB | Ambhara Hotel Jakarta

Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.: Adapun Tema yang diambil saat ini, adalah mengambil sesuai tema yang diangkat, yaitu kedudukan PPNS yang sejatinya sangat kuat menjadi kendala baik koordinasi, maupun hal yang sebenarnya menyangkut kompetensinya. Bapak-bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pa Arief Mulyawan, Pak Arsil, Pak Yuli, yang mohon disampaikan kepada Pak Sugeng. Apa yang disampaikan saat ini menjadi wacana yang akan diangkat dan akan menemukan solusi yang kedepan akan bernilai mengedepankan kinerja PPNS dalam mengerjakan tugasnya yaitu menangani penyidikan tindak pidana tertentu.
Atas nama CLEAR, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan disana sini, dengan penuh bangga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang bersedia menjadi narasumber. Saya mengucapkan permohonan maaf justru saya tidak dapat mengikuti acara ini sampai selesai dikarenakan saya harus mengejar penerbangan ke Makassar jam 17.00, beribu maaf kepada para narasumber dan pamit , saya percaya kepada teman – teman dapat berdiskusi secara terbuka dan objektif. Akhir kata dengan mengucap bismillahhirohmanirahim, semoga diskusi ini dapat menjadi cara untuk lebih meningkatkan kinerja PPNS dalam menangani tindak pidana tertentu. Demikian sepatah kata yang saya sampaikan, selamat berkontribusi dalam diskusi yang cerdas seperti tagline CLEAR yaitu “Law On the Track” Wassalamualaikum Wr Wb.

Master of Ceremony: Terima kasih kepada Bang Gandjar selaku Chairman dari CLEAR. Selanjutnya kita langsung masuk kepada inti acara kita , yaitu FGD yang akan dimoderatori oleh Bang Abdul Salam, kepada Bang Abdul Salam kami persilahkan dan para pemateri kami persilahkan.

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Assalamualaikum, Selamat Sore bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang yang diadakan oleh CLEAR yang merupakan lembaga nirlaba yang salah satu visinya adalah mengembalikan hukum pada relnya. Hari ini kita bicara tentang profesionalisme PPNS dalam menindak tindak pidana tertentu. Dan dihadapan bapak–bapak sekalian telah hadir pembicara yaitu Pak Arief Mulyawan, Pusat pengelolaan Aset Kejaksaan, RI. Pak Arsil, Kepala Divisi Hukum dan Peradilan LeIP. Narasumber hukum acara dan Pak Sugeng, Dr. Sugeng Wibowo S.E. M.Si, mewakili Direktur Penyelidikan Pajak.
Kita akan membicarakan konsep penyelidikan dan penyidikan, maka kita mulai dari Pak Arief dahulu, bagaimana peran kejaksaan, kepada Pak Arief dipersilahkan.

Arief Muliawan, S.H.: Assalamualaikum , terima kasih atas kesempatannya, Selamat siang, bapak-bapak, pada kesempatan ini dapat berkumpul pada FGD ini. Saat ini kita memiliki didasarkan pada KUHAP yang katanya karya agung bangsa Indonesia yang dilapangan banyak kekurangan dan ada rasa keengganan dari pemerintah maupun DPR untuk revisi dalam bentuk amandemen maupun tindakan lainnya, yang sebetulnya sudah sangat mendesak. Awal tahun 80an kita menganggap KUHAP karya agung yang mengubah mindset dari HIR menjadi buatan nasional. Dengan banyak perlindungan pada tersangka dimana dulu hanya pengakuan saja sudah cukup pada perlindungan tersangka.
Namun hari ini aturan KUHAP banyak aturan yang tidak jelas, maupun aturan yang sudah jelas tetapi dapat ditafsirkan dengan tidak jelas. Beberapa contoh yang sering terjadi diantaranya adalah mengenai penyampaian SPDP. Pada saat penyidik melakukan penyidikan, penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Kata MULAI saja tafsirannya sudah berbeda, mulai melakukan penyidikan, mungkin dalam bahasa Indonesia kalimat mulai berarti kita melakukan ya kita kasih tau, tetapi mulai itu dalam praktik kadang kadang saat penyidik minta perpanjangan penahanan baru dikirimkan SPDP bersamaan dengan permintaan pertambahan penahanan. Alasannya banyak dan sangat klasik, khawatir jika nanti SPDP diterbitkan penyidikan sudah dilakukan, SPDP sudah diterbitkan, berkas perkara tidak bisa naik di pengadilan. Tidak bisa diteruskan ke penuntut umum, dan alasan bermacam macam yang dapat dicari.
Kemudian dalam KUHAP itu tidak dapat ditetapkan berapa lama seseorang menjadi tersangka. Ada yang bertahun tahun jadi tersangka perkaranya tidak naik naik. Tidak jelas, bahkan ada tersangka yang berstatus 13 tahun dan tidak pernah memperoleh SP3. Hal ini tidak diatur. Mungkin hal yang bagus seperti penahanan yang dibatasi walaupun dalam UU penahanan bisa jadi seminggu agak sedikit berbeda dengan KUHAP, atau mungkin dalam beberapa hal, jaksa tidak lagi hanya berpedoman pada pengakuan tersangka atau terdakwa saja dalam mengajukan perkara ke pengadilan. Jaman dahulu, pengakuan saja sudah cukup.
Memang tidak semuanya jelek, makanya KUHAP itu tidak semuanya harus di amandemen, hal yang harus diperhatikan sesuai kebutuhan saja yang diubah seperti Belanda yang mengganti hampir tiap tahunnya. Berbeda dengan kita yang sama sekali tidak mengubahnya. Bahkan kekurangan dan kelebihannya harusnya diperhatikan supaya dapat diambil sesuai kebutuhan.
Contohnya pada saat penyerahan tahap 2, pernyataan pertama pada saat penyidik selesai, penyidik menyerahkan kepada penuntut umum. Itu tak ada batas waktu , kapan harus selesai. Belum lagi penyidik harus memenuhi tuntutan jaksa yang mengembalikan perbaikan berkas dalam waktu 14 hari, dan penyidik harus memperbaiki semua hal yang harus diperbaiki tersebut dalam waktu 14 hari tersebut. Dalam praktik, kasih P 19 sekarang, kembalinya lagi bisa 3 tahun, 1 tahun , 1 bulan. Berbeda sekali dengan dalam praktik. Filosofi yang dianut dalam KUHAP itu adanya penanganan perkara pidana secara terpadu yang dikenal sebagai criminal justice integrated itu sebetulnya amanat KUHAP, tapi dalam praktik hilang.
KUHAP membuat pedoman baru yang bertentangan yaitu asas kesetaraan yang tidak ada di negara negara lain. Penyidik pasti dikontrol penuntut umum dan penuntut umum dikontrol oleh hakim. Sehingga penyidik memberikan petunjuk kepada penuntut umum penyidik tidak menjawab. Sama juga ketika jaksa menuntut 10 tahun, hakim memutus 1 tahun, jika sudah berkekuatan hukum tetap tidak mungkin jaksa menuntut lagi. Hal ini yang sudah mulai tereduksi dalam masa berjenjang itu tidak ada. Soal terbukti tidak terbukti itu urusan pengadilan. Hal ini yang nantinya dikhawatirkan menjadi abuse. Harusnya ada persyaratan orang itu layak atau tidak menjadi tersangka seperti kasus cicak lawan buaya kemarin.
Siapa yang dapat menyatakan orang layak tersangka? Ya penegak hukum, saat ini istilah penegak hukum bahkan diklaim juga oleh Satpol PP. Dalam jaman belanda penegak hukum ada 2, yaitu magistrat berdiri dan magistrat duduk, penegak hukum itu jaksa dan hakim. PPNS itu pra magistrat. Padahal dahulu PPNS harusnya berada diatas polisi, karena rezim angkatan bersenjata saat itu menguasai, diubahlah polisi jadi diatas PPNS.
Pengawasan seperti apa sekarang? Dengan ada korwas yang tumpang tindih antara PPNS dan polisi, apakah masih cepat, sederhana dan biaya ringan? Perlu diamandemen ga sekarang? Kewenangan jaksa menangani supervisi dari PPNS. Bentuknya seperti apa? Kan sejajar, kesetaraan antar penegak hukum. Apakah bisa ada kesetaraan? Jaksa tuntut 10 tahun , hakim putus bebas, jaksa tidak mau bebaskan, ya bisa saja. Tidak bisa kesetaraan antar penegak hukum. Bisa kacau penegakan yang harus ada supervisi berjenjang. Seharusnya penyidik tidak bisa langsung berhubungan dengan hakim, sampai sejauh mana penuntut umum melakukan supervisi? Sekarang bergerak ke arah hukum progresif, saya setuju bahwa hukum dibentuk untuk kepentingan manusia, bukan manusia dibentuk oleh hukum. Manusia dibentuk oleh hukum hanya ada di negara komunis.
Satu hal yang kita lupa, PBB sudah menetapkan guide line pedoman jaksa, fungsi supervisi jaksa terhadap penyidikan bukan hanya diatur ke KUHAP. Ditetapkan pada kongres PBB tahun 1990 butir 11 16 tentang pedoman jaksa. Jaksa berperan aktif dalam pidana. Saat ini terkesan pasif di Indonesia. Ketika saya jadi KAJARI, ketua pengadilan bertanya kenapa jumlah perkara yang masuk hanya 15 padahal ijin penyitaan dan pengeledahan yang saya tanda tangani hampir 3000. Ya jelas saja jaksa langsung ke pengadilan dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh penyidik. Hakim juga tidak bisa menegur, karena asas kesetaraan.
Peran aktif itu melakukan pengawasan penyidikan dan sahnya penuntutan. Jaksa juga harus adil , dan harus menghentikan bila bukti – bukti yang diajukan tidak sah, melanggar ham , dan menjamin penyidik yang melanggar hal tersebut diadili.
Perkara di Cianjur, kasus pencurian coklat, perkara di split, karena tidak ada saksi, akhirnya masing–masing dijadikan saksi mahkota. A saksi B, B saksi C dan bolak balik. Mereka semua terpaksa mengaku yang dilakukan dengan intimidasi dengan tidak bebas. Perpanjangan tahap pertama dikabulkan, yang kedua ditolak, yang diajukan pengacara, yang ternyata dilakukan dengan memaksa. Maka dalam kongres PBB ini jaksa harus memastikan penyidik harus dihukum. Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia menetapkan jaksa sebagai sentral penegakan hukum. Mulai penyelidikan sampai eksekusi. Namun, pemerintah dalam menetapkan penghasilan bersih jauh lebih kecil dari camat, dari panitera, padahal tanggung jawab yang diemban jauh lebih berat. Jaksa megang semua perkara dari tingkat pertama sampai kasasi , berbeda dengan polisi dan hakim yang hanya pada satu tingkat. Padahal jaksa harus melindungi HAM. Dalam waktu singkat 14 hari harus membaca berkas perkara. Namun, dianggap sepele dan mendapatkan gaji yang kecil dari yang lain dari pemerintah.
Tugas jaksa itu ada beberapa yaitu menerima SPDP, melakukan pra penuntutan, melakukan penetapan hakim. KUHAP bilang, jaksa penuntut umum dapat melakukan pra penuntutan apabila ada kekurangan dengan memberikan penyempurnaan, tetapi tidak ada definisinya. Hanya ada batasan waktunya. Jadi ditafsirkan oleh Jaksa Muda penuntut umum yang menetapkan dari awal SPDP sampai penuntutan. Kemudian persyaratan berkas secara materil dan formil. Sebab, ketika formil gagal , dapat dipastikan terjadi abuse of power.
Hal pertama yaitu surat perintah penyidikan , pemanggilan, berita acara, surat perintah pemanggilan, ijin, dsb. Jika ada penyitaan tanpa surat maka ada abuse of power. Dalam waktu 14 hari meneliti hal yang tidak masuk akal. Jika tidak tentukan sikap maka lengkap. Bagaimana jaksa tidak begadang tiap malam. Masuk ke materiil, ada tidak unsur kesengajaan, modus operandi, locus, tempus, saksi, bukti, dan setiap unsur harus ada minimal 2 alat bukti. Karena bila tidak maka error in persona maka ada pelanggaran HAM , yaitu ketika kemerdekaannya dirampas secara melawan hukum secara meneliti berkas perkara dalam waktu 14 hari tanpa ada koordinasi penyidik dan penuntut umum. Jaksa tidak tahu berkas yang dilaporkan oleh polisi karena tidak ada koordinasi dan berjalan sendiri – sendiri.
Saya sulit mengkategorikan saksi ahli, saat ini yang banyak ahli bersaksi. Tidak konsisten dalam menyampaikan pendapat. Syarat ahli ada 2, latar belakang penyidikan, yang kedua pengalaman praktik. Saya pernah usir ahli bangunan dari ITB, karena baru setahun bekerja di PU selama seminggu dan selama ini dinas pemakaman. Tidak ada pengalaman untuk praktik ilmu tentang jalan. Hal yang harus diperhatikan seperti ahli hukum yaitu orang yang ada pengadilan, jika professor mohon maaf dia bukan ahli hukum , dia adalah akademisi hukum.
Dia tidak tahu berkas sampai dalam, tiba – tiba menyatakan itu bukan ahli hukum pidana. Hakim adalah ahli hukum pidana, tidak perlu ada penjelasan dari dosen. Hal yang dibahas adalah ahli hukum negara adalah hukum dan praktik di pengadilan. Jadi saat ini sudah mulai bias. Seperti kasus PPNS dari pelapor jadi terlapor.
Ternyata PPNS tidak melakukan prosedur KUHAP, saat melakukan penyidikan, dia tidak mengajukan SPDP, dia tidak mengajukan ke Korwas yaitu Polisi, padahal yang menentukan benar tidak berkasnya dan wewenang yang benar adalah jaksa. Apabila ada di satu pintu, seperti di Hongkong, maka kewenangan jaksa agung untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penuntutan. Beda saat ini sudah direduksi, maka kewenangan tidak lagi berada di jaksa agung. Karena tidak taat pada asas universal.
Penyidik tidak dapat dipidana ketika melaksanakan sesuai kewenangannya di KUHP atau melaksanakan perintah jabatan. Padahal ketentuan KUHP tidak menyatakan demikian seperti pada pasal 51 yang boleh melaksanakan tetapi dapat dihukum dengan ganti rugi, dan dapat dihukum sesuai peraturan perundang – undangan di dalam kekuasaan kehakiman.
Dalam perkara cicak buaya, hakim melakukan terobosan hukum yang diluar kompetensinya. Apakah boleh? Dalam perdata boleh, dalam hal tidak diatur dalam UU, maka hakim boleh memutuskan, tetapi dalam perkara pidana, terdapat asas legalitas yang ada di dalam pidana di Indonesia. Nah ini sekedar pengantar yang bisa diajukan dalam diskusi, equality before the law!

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Sangat panjang penjelasan dalam pemaparan, karena jaksa memiliki kewenangan dalam penyidikan maupun penyelidikan. Padahal jaksa memiliki setara tetapi hal ini tidak tepat karena harus ada supervisi berjenjang. Kemudian tidak perlu berpanjang lebar lagi, saat ini kita mendengarkan pengalaman Dirjen Pajak oleh Bapak Sugeng Wibowo, dipersilahkan Pak.

Dr. Sugeng Wibowo, SE., M.Si.: Bismillah, Assalamualaikum Yth Guru Kami Pak Arif dan rekan-rekan semua, kita akan membicarakan tindak pidana penyidikan. Dalam pajak, penyidikan adalah prinsipnya adalah self assesment, artinya bahwa, negara menganggap wajib pajak benar dalam melakukan kewajibannya sampai dibuktikan kesalahannya.
Pelayanan, negara menganggap wajib pajak harus diberikan pelayanan yang maksimal. Pengawasan, harus dapat melakukan pengawasan dengan baik terhadap pelanggaran administrasi, denda, bunga, kategori dan kesalahan. Penegakan hukum, bidang penagihan, yaitu paksa badan yang kita sering dengan yaitu gizjeling. Orangnya dititipkan di lapas sampai dia bayar. Biasanya langsung bayar.
Pemeriksaan penyidikan yang dilakukan 31 Kanwil oleh PPNS yang memberi sanksi, perbuatan bukti permulaan, apabila SPTnya tidak benar, sepanjang atas kesadaran sendiri. Unsur pemaaf saat penyidikan, asal wajib pajak menyampaikan kesalahan sampai 400 persen. Yang dapat menghentikan bukan penyidik bahkan Menteri tetapi Jaksa Agung atas permohonan Menteri Keuangan.
Artinya Jaksa agung melakukan mekanisme kontrol, sanksi pidana kurungan, penjara, denda. Kewenangan PPNS itu adalah ujung, adalah ultimum remedium, tidak ada maksud pemidanaan. Penyidikan harus ada pemeriksaan bukti permulaan. Mencari bukti awal WP. Dari analisis IDLP, bisa berawal dari informasi , data , laporan, Pengaduan. Diduga kuat ada indikasi pidana tetapi dianalisis dan laporan intelijen perpajakan. Jika kuat, maka naik pemeriksaan bukti pemeriksaan, jika tidak maka dicari potensi pajak yang dapat diambil, dan akhirnya dikembalikan.
Ada hal yang penting dilakukan PPNS DJP, harus banyak melakukan koordinasi dengan PPNS, karena melalui penyidik Polri dan tidak langsung kepada jaksa, melalui Korwas PPNS. Secara jelas diatur oleh Undang – Undang.
Kewenangan PPNS Pajak ada di Pasal 44 ayat 2, banyak kewenangan yang dimiliki oleh PPNS akan tetapi lebih kecil ketimbang daripada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri, kewenangan utama yang tidak kami miliki adalah kewenangan penangkapan dan penahanan. Jadi sering kali ketika membahas dalam rancangan undang-undang itu, akan tetapi tidak pernah disetujui. Bahkan kita juga tidak boleh melakukan penyitaan terhadap aset, terhadap harta hasil kekayaan. Sehingga kami sangat terbantu dengan UU TPPU, dengan UU TPPU kita bisa melakukan penyitaan aset, sedangkan kalo di dalam UU tindak pidana dalam perpajakan yang bisa kita sita adalah buku catatan dokumen. Karena waktu itu konsep awalnya adalah kita ini seperti Auditor. Tidak adanya kewenangan penyitaan membuat kami sulit, karena yang kami sita hanya buku dokumen dan catatan, padahal ada hasil kejahatan seperti kendaraan, ruko, dan lain-lain.
Di bidang penyidikan TPPU kita punya kewenangan sepanjang pidana asalnya adalah pidana perpajakan. Kami sudah coba ini, meskipun hanya 4 sprindik yang kita coba.
Dukungan Polri untuk PPNS semuanya sama, yaitu bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi. Bantuan yang sering kami minta adalah bantuan melakukan penangkapan dan penahanan karena memang kami tidak memiliki wewenang itu, kewenangan penyidik Polri lain seperti penggeledahan, penyitaan, telah kami miliki. Dalam penangkapan dan penahanan kita lakukan kepada penjahat dengan modus memberikan faktur pajak palsu.
Hambatan dan tantangan yang kami miliki :
1. Koordinasi. Koordinasi disini bukan hanya terhadap korwas, terhadap penyidik Polri, ataupun terhadap JPU, tapi juga dengan instansi lain. Dalam hal meminta data-data lain, contohnya adalah warung besar tetapi hanya memiliki omset 500 ribu, untuk membuktikannya kita gak bisa langsung tangkep, tetapi harus membuktikan dulu kebenarannya dengan data-data. Data yang paling sulit diperoleh adalah akses rekening bank. Karena banyak bank yang berkilah bahwa dia bukanlah nasabah banknya. Yang kita inginkan adalah perluasan akses, dengan itu penerimaan pajak kita pasti akan luar biasa.
2. Anggaran, kami di targetkan menaikkan pajak 300 Triliun, tapi anggaran kami di kurangi setengah trilyun. Jadi operasional kami hanya 5 trilyun, tahun ini target kami 1245 Trilyun, tahun lalu itu hanya 900 Trilyun.
3. Pemahaman atas aturan. Banyak sekali kendala.
4. Adanya perlawanan dari wajib pajak (YANG PALING BESAR), sering kali ketika kita melakukan penyidikan di tindak pidana perpajakan, sering terjadi perlawanan penyidik kami dilaporkan ke penyidik umum dan ditersangkakan. Bahkan penyidik kami di praperadilan-kan dengan tuduhan pasal penggelapan dokumen, penyalahan wewenang, dan pemalsuan dokumen, padahal kita cuman minjem katanya tidak sesuai KUHAP, padahal kami belum nyidik, padahal baru penyelidikan pemeriksaan bukti permulaan, padahal kita udah ada surat edaran dirjen, peraturan dirjennya . Termasuk juga kepala Kantor Wilayah yang ditersangkakan, padahal orangnya gak ada disitu. Selain itu juga gara-gara p19 terus akhirnya si WP melaporkan ke pengadilan, dan akhirnya majelis hakim memutus harus menghentikan penyidikan. Bahkan untuk satu surat panggilan bisa di gugat di 2 pengadilan, misalnya PTUN dan PN, atau pengadilan Pajak.
Harapannya :
1. UU KUP yang kita ubah.
2. Tambahan kewenangan PPNS
3. Dukungan pimpinan, kami tahun ini ditargetkan 32 Berkas perkara P21, jadi pak menteri menanggap kami belum kerja kalo belum p21. Jadi kami tergantung juga pada dukung Pak Arief dan Kawa- kawan. Kami nyidik 100, kalo yang p21 cuman 2, ya udah kerjanya p21. Tahun lalu kita bisa penuhi 42, tahun ini kita ditargetkan 38
4. Dukungan dari PPATK dan Perbankan
Meskipun sudah masuk ke pemidanaan, tetapi pajak yang belum dibayar direktur jendral pajak memiliki kewenangan menagih, ada di Pasal 13 ayat 5
Kondisi ini memang berbeda dengan saudara kami dari PPNS bea cukai, dimana mereka memiliki kewenangan penangkapan, kewenangan penahanan, berkas SPDP bisa langsung dikirim ke Penuntut Umum.

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Dari apa yang disampaikan pajak dapat kita lihat bahwa Indonesia banyak memiliki terobosan hukum yang kemudian digunakan untuk mensiasati. Kesimpulan, Perlawanan dari WP sangat besar sekali dan menggunakan celah-celah hukum supaya mereka terlepas dari jeratannya.

Arsil: Masalahnya ada 2 isu mengenai profesionalisme, pertama masalah teknis misalnya pajak berbicara mengenai bagaimana memeriksa data-data pajak. Kedua masalah due process of law, bagaimana penyidik dapat memastikan dalam proses penyidikannya sesuai dengan standar hukum yang ada, hal ini terkait dengan peran jaksa, karena penyidik itu bukan ahli hukum tapi hanya ditugaskan untuk mencari bukti. Nah disini peran jaksa yang bisa mengawasi peran penyidik dalam melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
Problem mengenai benturan kewenangan seperti Sumbar, Jambi antara polisi dan PPNS pada akhirnya bermuara kepada jaksa dan nanti dibawa ke pengadilan. Disini peran jaksa yang mengurus SPDP (ini peristiwa pidana atau bukan), bener gak ini prosesnya sesuai dengan proses hukum atau tidak.
Problemnya karena KUHAP menyetarakan institusi-institusi hukum secara sejajar, antara penyidik, jaksa dan pengadilan. Hal ini yang membuat sistem hukum pidana kita jadi amburadul, hal ini menurut andi hamzah namanya kompartemen (seperti roda berjalan), sehingga menyebabkan kesannya jaksa hanya membuat dakwaan, dan polisi lah institusi tertinggi kesannya. Padahal yang ahli hukum siapa? Polisi atau jaksa? Hal ini yang menyebabkan kriminalisasi, karena problemnya adalah peranan polisi yang sangat besar. Tidak semua yang setara itu baik, dan R KUHAP sudah sempat membahasnya. Penyidikan harus berkoordinasi oleh Penuntut, dan penuntut harus dikontrol oleh hakim pada akhirnya.
Fungsi SPDP : sistem yang dibangun untuk mengontrol penyidikan agar bisa dikontrol juga ama jaksa.
Masalah : bagaimana kalo SPDP tidak diserahkan ke Jaksa? Bagaimana kalau penyidik tidak mengikuti arahan jaksa?

Mukti (Imigrasi): Imigrasi berdasarkan UU No 6 tahun 2011, diberikan wewenang penuh dalam hal melakukan penyidikan terhadap orang asing yang melakukan kesalahan di Indonesia. Cuman sejauh ini pada tahun 2014 telah melakukan projusticia sebanyak 59 orang. Dalam beberapa pasal kita cantumkan 5 tahun, akan tetapi pada kejaksaan dan pengadilan itu turun drastis (tetapi cuman 4 bulan kenanya). Sehingga petugas kami di lapangan jadi patah hati, karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kita pengennya setimpal sesuai dengan UU. Adanya tarik menarik, dan timpang tindih di dalam UU, yaitu wewenang antara jaksa, dengan polisi, bagaimana bentuk sinerginya? Kadangkala kita terbentur dengan wewenang masing-masing. Ukuran kinerja kita sesuai dengan Pro Justisia.

Josua Sitompul: Kalo menurut UU ITE yang menangani tindak pidana cyber, bisa diusut oleh polisi ataupun Kominfo. Menurut UU ITE ada sekitar 17 Tindak Pidana Cyber. UU ITE memberikan kewenangan kepada penyidik dengan memperhatikan hak asasi dan properti dari saksi atau tersangka. Penyitaan dan penggeladahan harus menghormati aspek privasi, kelancaran layanan publik, dan kepentingan umum.
Dalam melakukan penangkapan dan penahanan) Perlindungan ke 2 wajib meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x 24 jam melalui penuntut umum, disitu yang mau dibangun adalah check and balance antara penyidik, Penuntut umum, dan kehakiman
Masalah di lapangan adalah pemahamanan Kominfo tidak klir dan tidak sama dengan penyidik polri terkait penetapan 1 x 24 jam penangkapan dan penahanan. Kedua adalah mengenai bedah sita properti elektronik (penggeledahan dan penyitaan), bagaimana dalam keperluan penting dan mendesak, yang ktia bayangkan cuman ada 1 PC, begitu sampai disana ada 2 PC karena pelaku nya ada 2, daripada kita balik lagi kesana dan mungkin barang bukti sudah di sembunyikan maka dalam penting dan mendesak kita sita kedua PC nya. Tapi kepolisian melihat harus normal dan mendesak harus minta izin pengadilan dengan argumen UU ITE adalah lex specialis dari KUHP. Ya kalo gitu kita gak mau maju2 soalnya harus rinci, tapi kalo polisi gak diikuti juga nanti malah kita gak di back up.
Salah satu solusinya adalah kita membuat Permen, mengenai penafsiran kita mengenai UU ITE lalu kita lakukan dengan peraturan menteri itu. Contohnya adalah bagaimana mengemas Pasal 50 menjadi konkret.
Ada arahan pimpinan bahwa kasus itu harus P21, tapi melihat dari segi anggaran dan pembedaan penafsiran membuat kita tidak membuat P21.
Hambatan, apa yang kita fokuskan membuat permen yang menjadi kaidah bagi PPNS, itu semacam SOP dan lebih teknis.

Yasin (HukumOnline.com): Terjadi di lapangan adalah dualisme intepretasi karena ketidakjelasan norma atau kaidah yang ada di dalam UU. Kebiasaan DPR dan Pemerintah dalam mengatur PPNS juga menjadi problem, hampir semua peraturan perundang-undangan tidak sinkron contohnya adalah Class Action. Dan dalam membuat UU tidak mengakomodir kekhawatiran multitafsir seperti ini. Jadi muaranya ada di DPR. Husnuzonnya DPR dan Pemerintah mempercayakan aturan teknis kepada instansi asal, sehingga tidak dibuat rigid. Belum tentu secara substansial, polisi lebih mengerti ketimbang PPNS, dan polisi hanya merujuk kepada KUHP.
Menurut saya jalan keluar terhadap adanya misinterpretasi diantara penyidik polisi dengan PPNS adalah regulasi atau peraturan yang jelas terkait pengambilalihan kewenangan dan koordinasi kewenangan diantara penyidik Polri dengan PPNS. Hal ini dapat dicontohkan apabila terjadi tindak pidana di laut, maka itu merupakan kewenangan siapa? Apakah PPNS KKP atau PPNS Angkatan Laut atau Penyidik Polri, karena semua merasa punya kewenangan.

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Pertanyaannya kemudian ada aturannya 5 tahun tapi penjaranya kurang dari seperti itu. Ada perbedaan interpretasi (misinterpretasi) antara Penyidik PNS dengan Polisi (Korwas). Ada gap substansi diantara keduanya. Hal ini mungkin dapat disampaikan oleh Pak Arief. Silakan Pak.

Arief Muliawan, S.H: Penyidik sudah melakukan penyidikan dengan biaya banyak dan menduga bahwa pelaku merupakan pengedar narkoba, namun ketika dilakukan persidangan, Jaksa hanya menuntut dengan pasal pemakai narkoba yang hanya dihukum 1 tahun bahkan ada yang dihukum hanya 6 bulan. Padahal uang negara yang dikeluarkan untuk melakukan penyidikan tersebut sangat tinggi. Perlu ditegaskan bahwa Hakim memberikan putusan disesuaikan dengan fakta persidangan dan tuntutan jaksa. Yang terjadi di pengadilan adalah banyak sekali perkara-perkara yang oleh Polisi dijerat dengan pasal pengedar narkoba, tapi tidak ada di berkas dan tidak ada satupun dari keterangan saksi, ahli, atau alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa hal tersangka adalah seorang pengedar narkoba. Sehingga dipersidangan dakwaan yang terbukti adalah tersangka sebagai pengguna atau hanya pemilik narkoba.
Oleh karenanya, dari pihak Kejaksaan telah membuat surat edaran yang menyatakan bahwa apabila Polisi menyatakan dalam berkasnya bahwa pelaku adalah pengedar, maka buatlah alat bukti yang menyatakan demikian. Apabila tidak ada alat bukti maka akan dilakukan P-21. Itu akan terjadi terus menerus sampai alat buktinya cukup. Atau jangan mengenakan pasal yang menyatakan bahwa tersangka adalah pengedar narkoba apabila memang alat buktinya hanya dapat menjadi alat bukti terhadap pasal pemakai. Terkait hal tersebut pula, seharusnya penyidik mendatangi Jaksa untuk konsultasi terkait pasal berapa yang akan dikenakan. Karena pada akhirnya yang mentukan Pasal apa yang akan didakwakan adalah Jaksa dan bukan Penyidik.
Lalu Sebaiknya bagaimana? Apakah penyidik Polri langsung ke Jaksa atau melalui Korwas?
Didalam ketentuan UU ada beberapa PPNS yang dapat langsung berhadapan atau berhubungan dengan Jaksa dan tidak melalui korwas, antara lain: PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Kominfo, PPNS Bea Cukai. Koordinasinya hanya sebagai tembusan kepada Korwas untuk sekedar pemberitahuan. Sedangkan PPNS yang harus melalui korwas yaitu PPNS Pajak. Jadi tergantung masing-masing UU dari masing-masing PPNS tersebut.
Apakah diperlukan adanya penyidik PPNS? Mengapa tidak diserahkan saja semua ke Polisi?
Diseluruh dunia, di masing-masing negara sudah pasti ada PPNS dan memang tidak bisa semuanya diserahkan ke Polisi. Hal ini dikarenakan penyidik polisi adalah penyidik umum atau penyidik kriminal umum, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Sedangkan kewenangan penyidikan terhadap tindakan kriminal yang bersifat khusus/spesifik adalah bukan ditangan penyidik polisi, melainkan di PPNS masing-masing.
Pada saat awal KUHAP diberlakukan, Polisi mengklaim bahwa mereka adalah penyidik tunggal atau satu-satunya penyidik. Tetapi seiring berjalannya waktu, klaim yang menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik tunggal tidak terbukti, karena DPR memberikan kewenangan kepada PPNS lainnnya. Dan memang tidak ada satu pun negara diseluruh dunia ini yang penyidiknya hanya satu.
Terjadi perbedaan interpretasi (misinterpretasi) antara Penyidik PNS dengan Polisi (Korwas) terkait kewenangan masing-masing. Bagaimana?
Kemudian sekarang terjadi perbenturan, penyidik Polri dan PPNS sama-sama memiliki kewenangan menyidik. Terkait hal tersebut, kita harus ingat bahwa negara kita punya asas, dimana asas ini berlaku secara universal di seluruh dunia, yaitu asas konfendensi. Asas konfendensi itu ada 3, yaitu
• Lex specialis derogat legi generalis
• Lex posterio derogat legi priori
• Lex superior derogat legi inferiori
Asas lex specialis derogat legi generalis pada intinya menyatakan bahwa UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum. Dengan demikian, jika perkara sudah diatur di UU Imigrasi dan diatur pula dalan KUHP, maka yang diberlakukan adalah UU Imigrasi. Sebagai contoh, misalnya judi (media cyber) yang diatur di UU ITE maka berlakukanlah UU ITE. Apabila ada tindak pidana penggelapan atau kerugian negara tetapi dalam media pajak, maka yang diberlakukan adalah UU Perpajakan dan tidak bisa langsung menggunakan UU Korupsi. Sama halnya dengan kasus pencemaran lingkungan hidup. Apabila terjadi pencemaran lingkungan di wilayah hutan, maka yang diberlakukan adalah UU Kehutanan bukan UU Lingkungan Hidup. Karena UU Kehutanan merupakan lex specialis dari UU Lingkungan Hidup. Sedangkan apabila pencemarannya terjadi di wilayah sungai maka diberlakukanlah UU Lingkungan Hidup. Namun saat ini yang terjadi adalah semua orang merasa punya kekuatan (power) dan semua orang merasa punya kewenangan. Padahal dari semua yang merasa punya kewenangan hanya satu yang benar-benar berwenang.
Terkait Penafsiran
Dalam UU ITE, dalam hal penyidik akan melakukan penangkapan atau penahanan, maka dalam 1 x 24 jam Penyidik melalui Penuntut Umum harus meminta penetepan Ketua Pengadilan setempat. Ada perbedaan terhadap penafsiran makna 1 x 24 jam, apakah dihitung sebelum dilakukannya penangkapan/penahan atau ssesudah dilakukannya penangkapan/penahanan. Sebenarnya penafsiran yang benar adalah sebelum dilakukannya penangkapan/penahanan, paling lama 1×24 jam harus sudah ada penetapannya.
Begitu juga dengan penggeledahan. Kalau penyidik akan menggeledah suatu tempat harus terlabih dahulu membuat surat izinnya. Surat yang dibuat tidak perlu satu per satu sesuai dengan banyak tempat, cukup menulis “menggelah kantor X dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu”. Kalau misalnya dalam melakukan penggeledahan ternyata ada tempat lain yang berkaitan, maka dapat langsung melakukan penggeledahan. Penyitaan juga demikian. Didalam surat izin penyitaan cukup ditulis “akan menyita barang yaitu laptop, meja, dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan perkara ini”. Sehingga tidak ada alasan bahwa surat izin penggeladahan dan penyitaan sulit untuk dibuat.
Setelah melakukan penyitaan, penyidik akan melaporkan ke Pengadilan bahwa penyidik telah melakukan penyitaan dan menyebutkan barang apa saja yang disita. Apabila ternyata ada barang-barang lain yang tidak tertulis di surat izin penyitaan namun dianggap berkaitan dengan perkara., maka diberitahu ke Pengadilan dan penyidik meminta persetujuannya atas barang-barang lain tersebut.
PPNS Pajak itu memang agak spesifik. Pajak itu kakinya ada 2, yaitu kaki perdata dan kaki pidana. Pembuktiannya kadang bercampur karena Pajak itu menganut asas pembuktian materil dan pembuktian formil.
Pembuktian formil dikenakan untuk menarik atau membebani wajib pajak atau direksi perusahaan untuk membayar pajak. Sedangkan pembuktian materil dikenakan untuk maju ke pengadilan/persidangan. Yang terjadi adalah, misalnya ada Direktur perusahaan menyampaikan laporan SPT yang tidak benar. Namun terjadang yang membuat SPT bukanlah Direktur tersebut, melainkan konsultan pajak atau konsultan keuangannya atau yang lainnya.
Apabila memang bisa dibuktikan bahwa Direktur memang mengetahui bahwa SPT tersebut tidak benar, maka Direktur tersebut dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana perpajakan. Sebaliknya apabila Direktur tersebut tidak mengetahui bahwa SPT tersebut tidak benar dan dia hanya menandatangani SPT, maka ia menjadi tersangka dalam perkara perdata.
Dari kaki perdata bahwa yang akan menjadi tersangka adalah Direkturnya karena ia yang paling bertanggung jawab atas itu. Sedangkan dari sisi pidana tidak bisa diterapkan hal seperti itu namun harus dibuktikan bahwa Direktur memang dengan sengaja mengetahui bahwa SPT tersebut tidak sesuai.

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Dalam pelaksanaannya, sering terjadi “konkalingkong” atau korupsi. Bagaimana supaya penyidik lebih profesional? Apa yang harus ditingkatkan atau ada yang harus diubah? Mungkin ada dari peserta yang ingin memberikan tanggapan. Silakan.

Aradila (ICW): Asas kesetaraan ini justru menjadi masalah karena pada akhirnya tidak ada yang mengontrol. Misalnya apa yang terjadi apabila petunjuk dari penuntut umum tidak dilaksanakan oleh penyidik? Ini menjadi ruang untuk “kongkalingkong”. Yang kita inginkan adalah fungsi check and balances yang lebih ketat, misalnya adanya perubahan KUHAP. Perubahan ini sangat penting dalam meminimalisir ruang itu.
Penting untuk melihat bahwa KUHAP yang sekarang tidak mengakomodir sanksi apabila penyidik tidak mengikuti arahan dari penuntut umum. Alhasil, profesionalismenya dipertaruhkan. Solusinya adalah perbaikan dalam hukum acara agar meminimalisir ruang untuk “kongkalingkong” tersebut.

Abdul Hakim (Kasubdit Penyidikan Dirjen HKI): Kalau di Dirjen HKI khususnya di subdit penyidikan, tetap melakukan koordinasi dengan Korwas di Mabes Polri dan koordinasi dengan polda atau polres setempat untuk di daerah. PPNS HKI didampingi oleh pihak Polisi dalam hal penanganan dalam lapangan. Selain itu SPDP juga dibuat melalui Korwas. Dalam hal pemberkasan dan SPDP, Korwas yang menyerahkan ke Kejaksaan. Secara koordinasi, tidak ada masalah antara PPNS HKI dengan penyidik Polri. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika meminta izin penetapan di Pengadilan untuk melakukan penyitaan. Dalam hal ini PPNS HKI agak kesulitan. Karena Pengadilan meminta agar PPNS HKI harus memberitahu nama tersangka. Dalam kasus ini pihak HKI belum mengetahui siapa tersangkanya dan Pengadilan tidak memberikan izinnya. Sehingga terkadang PPNS HKI melakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian meminta penetapan Pengadilan. Dan ini pula lah yang selalu dijadikan celah oleh pengacara tersangka tersebut.

Abdul Salam, S.H., M.H. (Moderator): Banyak yang harus dipelajari lagi terkait PPNS. Ternyata disamping permasalahan-permasalahan teknis penyidikan, ditemukan pula permasalahan-permasalahan hukum yang muncul, misalnya KUHAPnya yang bermasalah. KUHAP bukanlah kitab suci yang tidak bisa dirubah. Terdapat banyak celah-celah.

Penutup (Closing Statement):
Dr. Sugeng Wibowo S.E. M.Si.: Penyidik Pajak memang agak spesial, karena mayoritas dari PPNS Pajak adalah seroang Sarjaana Ekonomi. Kami selalu tekankan pada penyidik dilapangan bahwa SPDP itu adalah yang utama. Karena dengan SPDP, penyidik bisa langsung bekerja sama dengan Korwas maupun Jaksa. Di Pajak sendiri tidak pernah terjadi bahwa berkas lebih dulu selesai baru kemudian SPDP.
Kami juga menekankan bahwa berkas yang diserahkan ke Jaksa tidak perlu dijilid. Seadanya saja. Karena kami menyadari kelemahan kami. Sering kali terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur “dengan sengaja” antara penyidik pajak dengan Jaksa. Karena sekali lagi bahwa penyidik pajak mayoritas adalah Sarjana Ekonomi dan jaksa adalah Sarjana Hukum. Dan kami selalu menekankan kepada penyidik kami untuk lebih dulu membuat SPDP dan selalu kordinasi dengan korwas dan jaksa. Karena tanpa koordinasi kita akan sulit.

Arief Muliawan, S.H:
1. Saya sangat tidak setuju dengan adanya pentargetan perkara. Keberhasilan penegakan hukum justru dibuktikan dengan tidak adanya tindakan melawan hukum. Bukan berarti semakin banyak tindakan melawan hukum, semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak yang dibawa ke pengadilan, dapat dikategorikan penegakan hukum sukses. Itu keliru.
2. KUHAP memang bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah. KUHAP adalah buatan manusia dan banyak hal-hal yang “bolong” yang sampai saat ini sulit sekali dilakukan terobosan. Misalnya bagaimana jika petunjuk penuntut umum tidak dilaksanakan oleh penyidik. Kalau di Amerika bahkan di Timor Leste, kalau polisinya tidak melaksanakan petunjuk Penuntut Umum maka Polisinya akan ditangkap. Karena disana memang terdapat perbedaan antara penyidik dan jaksa. Bagi mereka, Penyidik bukanlah ahli hukum melainkan ahli mengumpulkan alat bukti. Jadi penyidik tidak perlu seorang sarjana hukum. Alat bukti tersebut kemudian dinilai oleh Jaksa, apakah dengan alat bukti tersebut sudah dapat dikategorikan melakukan tindak pidana atau bukan.
Dan hal hal seperti ini yang kemudian perlu diadakan perbaikan.

Arsil: Problem kita adalah tidak ada satu pun bidang atau kementerian yang menguasai hukum acara pidana. Misalnya aturan terkait pajak maka terdapat orang pajak yang paham mengenai itu, begitu pula dengan kementrian lainnya. Namun terkait hukum acara pidana siapa yang menguasai? Kejaksaan bukan, Departement bukan, bukan pula Kementerian. Akhirnya, regulasi acara pidana tergantung pada masing-masing kementrian. Mereka meminta sendiri bagaimana regulasi mereka dan kadang menyimpang sedikit dari KUHAP. Karena Pemerintah kita tidak punya satu kementerian yang mengatur tentang itu yang membuat akhirnya banyak regulasi kita banyak yang jebol. Yang paling menyedihkan, kadang regulasi kita juga dibuat oleh orang luar atau profesor yang bukan bagian dari Pemerntah. Sehingga Pemerintah kita sendiri tidak paham dengan aturannya sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *